PERAN SINODE GEREJA KRISTEN SUMBA DALAM MENOLAK PERBUDAKAN TERHADAP KAUM ATA DI SUMBA

Abstract

Perbudakan  merupakan fenomena penyimpangan terhadap HAM yang pada dasarnya tidak diinginkan dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, fenomena ini nampak dalam tradisi dan kebiasaan masyarakat. Salah satu tempat yang menerapkan tradisi ini adalah Sumba, NTT. Proses perbudakan dilakukan oleh kaum maramba (bangsawan) terhadap kaum ata (hamba). Praktik perbudakan tersebut menimbulkan ketidakadilan, penindasan, kekerasan bahkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Artikel ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peran Sinode Gereja Kristen Sumba (GKS) sebagai agen pembebasan (perubahan) dalam Kekristenan untuk menolak praktik perbudakan di Sumba. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan teo-etika dari Gustavo Gutiereez dan Richard Rorty, temuan dalam tulisan ini menggambarkan beberapa temuan, yakni (1) praktik perbudakan di Sumba telah dimulai dari zaman peradaban mulai mengenal kelas. Berdasarkan fakta Sejarah, perbudakan di Sumba dijadikan sebagai budaya ketika terjadi perang antar suku. (2) Peran Sinode GKS belum maksimal dalam memperjuangan atau menolak perbudakan. Praktik tersebut masih terus terjadi di Sumba. (3) Teologi pembebasan dan etika solidaritas menjadi sumbangan praktis bagi pencegahan dan penanganan perbudakan di Sumba. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dan analisis yang digunakan adalah analisis konten terhadap setiap jawaban dan dokumen serta aktivitas GKS. Tulisan ini berkontribusi bagi teologi pembebasan dan etika solidaritas yang mestinya diupayakan secara optimal dalam runag lingkup GKS.